Berisi informasi tentang struktur PPID, tugas, wewenang, dan fungsi Kecamatan Tersono

Berisi informasi tentang program/kegiatan yang sedang dan atau sedang dijalankan tahun 2025 Kecamatan Tersono

Berisi Laporan Keuangan SKPD yang telah diaudit meliputi :

- Neraca 2025

- LRA 2025

- CALK 2025

- Daftar Asset dan Investasi 2025

Tata cara proses penyelesaian sengketa Informasi Publik (SOP)

Penyediaan Form Permohonan dan Keberatan

Berisi tentang Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa tahun

 Potensi wisata di Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, didominasi oleh keindahan alam pedesaan, curug (air terjun), dan wisata adrenalin. Destinasi utamanya meliputi Curug Sijeglong di Desa Margosono dengan empat tingkatan air terjunnya, Curug Botoh yang asri, serta wahana river tubing di Sungai Lampir yang menantang

Gambaran Geografis 20 Desa

Rincian Pagu Dana Desa Tahun 2023

Rincian ADD tahun 2025

Bagi Hasil Pajak (BHP) desa adalah dana yang bersumber dari Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang dibagikan kepada desa, umumnya sebesar 10% dari realisasi penerimaan pajak daerah (PBB-P2, BPHTB, dll.) berdasarkan APBD tahun anggaran sebelumnya. Dana ini ditujukan untuk membiayai pembangunan dan operasional desa. 

Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tersono

Forum Konsultasi Publik

Menyampaikan Alur Skema Pengaduan (tata cara)

Menyampaikan Form Isian Pengaduan

Rekap Hasil Penanganan Aduan Kecamatan Tersono

Bersi tentang Daftar Daftar Informasi Publik Kecamatan Tersono

Berisi tentang SK Daftar Informasi Publik Kecamatan Tersono

Berisi tentang SK PPID Pelaksana yang memuat struktur dan personil dalam Keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan SKPD Kecamatan Tersono

Berisi tentang SOP tentang Pelayanan Informasi Publik Kecamatan Tersono 2026

Berisi tentang Agenda terjadwal kegiatan tata kelola informasi di SKPD Kecamatan Tersono 2026

Berisi tetang Informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama sesuai kebutuhan

Berisi Tentang Perbub PPID

Piagam Maklumat

BIDANG PERIJINAN

a. fasilitasi Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui Link OSS di Website OSS.

PERSARATAN :

1.Surat Pengantar dari Desa

2. Foto Copy KK

3. Foto Copy KTP

4. Email yang masih aktif

5. Punya HP Android.

6. Mengisi Form data usaha .

7. Memenuhi persaratan sesuai ijin yang di ajukan

b. Fasilitasi Pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bisa  melalui website  SIMBG

PERSYARATAN :

1.Surat Pengantar dari desa

2. Foto Copy Sertifikat

3. Foto Copy SPPT

4. Gambar teknis tata ruang bangunan dari petugas yang sudah bersertifikat

Bidang Non Perijinan

A. Pembuatan Dispensasi Nikah dan Boro Nikah Persaratan :

1. Surat Keterangan dari Desa / Kelurahan

2. Foto Copy KTP Calon Penganti.

3. Foto Copy KK

4. Surat Keterangan tentang Status dari kedua calon Mempelai .

5. Foto opy akta cerai bagi Status Janda / Duda Cerai hidup.

6. Foto Copy Akte Kematian bagi status janda / duda cerai Mati.

7. Surat keterangan penyebab dibuatkanya Dispensasi Nikah ( kurang dari 10 hari

8. Rekomendasi dari Pengadilan Agama bagi calon yang batas usianya belum mencapai namun karena sesuatu hal harus di nikahkan

9. Surat Keterangan Boro / Numpang Nikah dari desa asal calon mempelai Priya .

10. Surat Keterangan Pendaftaran Pernikahan dari Kantor KUA .

B. Ligalisasi surat surat Keterangan 

Surat Keterangan Waris .

Persaratan :

1. Surat Kematian / akte Kematian

2.Foto Copy KK dan KTP ahli waris yang masih hidp .

3.Surat keterangan Waris harus di tanda tangani oleh para ahli waris yang masih hidup , 2 orang saksi dan kepala Desa Setempat.

Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM ) Persaratan :

1.Surat Keterangan dari desa .

2. Foto Copy KK dan KTP .

Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) Persaratan :

1. Surat Keterangan dari desa .

2. Foto Copy KK dan KTP .

Surat Keterangan Domisili Persaratan :

1. Surat Keterangan dari desa .

2. Foto Copy KK dan KTP

Surat Surat Keterangan Lainya.

Persaratan :

1. Surat Keterangan dari desa .

2. Foto Copy KK dan KTP

Persyaratan pembuatan IKD

1.  Memiliki KTP-el

2.  Memiliki email

3.  Memiliki smartphone berbasis android

Tata cara membuat Identitas Kependudukan Digital :

1.   Pertama, download Identitas Kependudukan Digital di Playstore di alamat download

2.   Buka aplikasi, lakukan pengisian NIK, email dan Nomor Handphone lalu klik tombol verifikasi data

3.   Pilih tombol ambil foto untuk melakukan pemadanan Face Recognation

4.   Setelah melakukan pengambilan foto kemudian pilih scan QRCode (QRCode di dapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di TPDK Kecamatan)

5.   Setelah berhasil, cek email yang didaftarkan kode aktivasi dan melakukan aktivasi IKD.

6.   Masukkan kode aktivasi dan captcha untuk aktivasi IKD.

7.   Aktivasi IKD telah selesai

Dokumen tentang Memorandum Of Understanding/LOI/Nota Kesepahaman/Nota Kerjasama/sejenisnnya berikut dokumen pendukungnya dalam kurun waktu 2 tahun

Daftar Dokumen Pengadaan barang jasa lengkap dengan pendukungnya termasuk kontrak/SPK dalam kurun waktu 2 tahun terakhir

Anggaran SKPD secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksanan teknis serta laporan keuangan Tahun 2023-2024

Dokumen LRA Tahun 2025

Dokumen LRA Tahun 2025

Dokumen CALK 2025

Dokumen Neraca Tahun 2025

Memiliki dan menyediakan Informasi Tentang Rencana Strategis dan Rencana Kerja

Dokumen pendukung informasi Publik wajib berala yangtelah diumumkan

Dokumen Laporan/ surat pertanggungjawaban Keuangan ( SPJ ) berikut lampirannya

a.    UU no. 43 tahun 2009 Tentang kearsipan, pasal 44 ayat ( 1 ) dan ( 2 )

b.    UU no. 14 tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf I dan J

Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit

Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan

Surat Rahasia

1.    UU no. 43 tahun 2009 Tentang kearsipan, pasal 17

2.    UU no. 14 tahun 2008 huruf I dan J

Mengganggu kebijakan Pemerintah

Mendukung kebijakan Pemerintah/ pimpinan

Proses pengelolaan administrasi Keungan beserta pembukuannya

1)    Permendagri tentang Pedoman penyusunan APBD;

2)    UU no. 32 tahun 2004

3)    Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.

4)    UU no. 14 tahun 2008  pasal 17 huruf I dan J

Tidak sesuai dengan azas- azas pengelolaan keuangan

Sesuai dengan azas pengelolaan administrasi keuangan